Tentang Freeport (2)

Pajak PT Freeport Indonesia yang mencapai Rp 17 triliun lebih, setiap tahunnya disetor ke Pemerintah Pusat, dari Rp 17 triliun tersebut, hanya Rp 400 miliar yang kembali ke Provinsi Papua. “Pajak PT Freeport yang sampai hari ini terus dibayarkan ke pemerintah pusat itu mencapai Rp 17 tilyun/tahun, sedangkan Orang Papua hanya mendapatkan Rp 400 miliar.
JAYAPURA–Pajak PT Freeport Indonesia yang mencapai Rp 17 triliun lebih, setiap tahunnya disetor ke Pemerintah Pusat, dari Rp 17 triliun tersebut, hanya Rp 400 miliar yang kembali ke Provinsi Papua. “Pajak PT Freeport yang sampai hari ini terus dibayarkan ke pemerintah pusat itu mencapai Rp 17 tilyun/tahun, sedangkan Orang Papua hanya mendapatkan Rp 400 miliar.

Jadi dari keinginan pemerintah provinsi adalah pajak tersebut dapat dibagi secara adil kalau bisa Jakarta mendapatkan 70 persen dan Papua diberikan 30 persen, itu sudah cukup,” jelas Ketua Tim DPD-RI Komite II Pdt. Elion Numberi belum lama ini di Jayapura kepada Bintang Papua.

Masalah Pajak pertambangan di Provinsi Papua hingga saat ini belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua, namun semua perpajakan Pertambangan di Papua dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah Provisni Papua juga berniat untuk membeli sebagian saham milik perusahan tambang terbesar ke empat di dunia itu.
Menanggapi semua itu, Musa’ad kepada Bintang Papua di Swesbel Hotel Jayapura, Rabu (24/2) mengatakan, Pajak pertambangan PT Freeport Indonesia dan beberapa Perusahan besar lainnya yang beroperasi di Papua memang langsung ke Pemerintah Pusat.
Dan hasil-hasil Pajak itu, kata Musa’ad, statusnya sebagai Pajak Pendapatan Negara yang kemudian manjadi keuntungan negara dan dalam APBN hasil pajak Papua ini dinikmati oleh seluruh Daerah di Indonesia. “Daerah lain yang bukan penghasil tapi mendapatkan alokasi anggaran yang sama dengan Papua, padahal pendapatan Pajak tersebut didapatkan dari hasil pertambangagn PT. Freeport, seharusnya hasil tersebut diberikan lebih ke Papua,” terangnya.
Semua ini belum diatur dalam UU 21/2001, pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur soal perpajakan dan lain-lain itu sifatnya umum yakni Papua hanya mendapatkan dari Pajak Penghasilan Negara yang disetor ke Negara dan kemudian dibagi pada semua wilayah di Indonesia. “Kami harus mendapatkan, selain dari pajak penghasilan (PPh), pajak Badan atau pajak PT Freeport sendiri harus juga diterima Papua, bukan di setor ke pusat dan pusat bagi rata, jadi hasilnya Freeport, tapi pembagiannya ke Kalimantan dan daerah lain, sama dengan Papua, ini yang harus kita buat,” jelas Musa’ad.
Bukan saja, masalah perpajakan yang harus diperhatikan, tapi masih banyak persoalan yang harus diperhatikan terutama yang menyangkut dalam pasal-pasal di UU 21/2001 tentang Otsus Papua.“Awalnya UU otsus paling baik dan merupakan UU modern, namun dalam perjalanannya UU ini semakin tertinggal dalam penerapannya, hal ini dikarenakan banyak pasal-pasal dalam UU tersebut yang merupakan pasal-pasal kompromi,” terang Musa’ad.
Oleh karena itu, tambah Musa’ad, Rekonstruksi UU 21/2001 tentang Otsus Papua harus segera dilakukan. “Suka tidak suka, mau tidak mau, UU Otsus harus direkonstruksi, kalau tidak kita akan terus dirundung masalah, kita akan terus ribut mengenai pasal-pasal dalam UU ini,” harapnya.

About Administrator

ok deh
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s