Ditimbun Dinas Kesehatan Tujuh Ton Obat untuk Pasien Miskin Membusuk (BODOH)

KEDIRI—DPRD Kediri dalam sebuah inspeksi mendadak menemukan 7 ton obat-obatan yang biasa diperuntukkan bagi pasien miskin sudah dalam kondisi membusuk alias kedaluwarsa di sebuah gudang farmasi milik Dinas Kesehatan setempat. ”Kami menemukan sedikitnya ada 7 ton obat-obatan dengan berbagai merek yang sudah kedaluwarsa, sehingga membahayakan jika diberikan kepada pasien,” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri Dina Kurniawati, di Kediri, Kamis (29/7).
Ia menyebut, beberapa jenis obat yang berada dalam tumpukan itu antara lain aminofilin mencapai 107.306.250 tablet, antalgin injeksi mencapai 2.503.482, alat suntik sekali pakai 208.200.298 buah, dan Dekstrometorfan HBR sebanyak 12.708.000 tablet.

Ia mengatakan, stok obat-obatan yang ditemukan kedaluwarsa tersebut ternyata masuk gudang sejak tahun 2001. ”Obat-obatan itu seharusnya untuk stok di Puskesmas di seluruh kabupaten yang jumlahnya mencapai 37 Puskesmas, tetapi dibiarkan menumpuk di gudang,” ujarnya. Komisi A DPRD, lanjut dia, menyayangkan temuan itu, karena seharusnya jika memang stok obat tidak terlalu dibutuhkan maka dalam proses pengadaan obat, Dinas Kesehatan tidak perlu melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. ”Stok sisa yang sangat banyak tersebut menunjukkan adanya pemborosan, bahkan bisa dikatakan dinas terkait tidak mempunyai perencanaan yang cermat dalam mengajukan anggaran obat,” tukasnya. Dinas mengaku sudah meminta penjelasan kepada petugas terkait tentang rencana ke depan stok obat-obatan tersebut. Dalam penjelasannya, mereka mengaku sudah berencana menghancurkan obat-obatan itu, namun masih terkendala dengan anggaran dan alat.

Dalam pengakuannya, gudang tidak mempunyai alat penghancur obat. Rencananya, obat-obatan tersebut akan dihancurkan di mesin penghancur obat milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem Pare.
Sayangnya, alat milik rumah sakit juga rusak, sehingga mereka juga mengajukan anggaran untuk perbaikan. Anggaran untuk pemusnahan itu sendiri diajukan hingga Rp 243 juta, yang diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2010. Pihaknya sangat menyesalkan kondisi tersebut. Seharusnya, ketika dinas mempunyai gudang farmasi, sudah selayaknya dilengkapi dengan alat untuk menghancurkan obat, sehingga nantinya tidak disalahgunkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Adi Laksono mengaku terkendala dengan aturan untuk menghancurkan obat-obatan itu, sehingga harus menumpuk di gudang. Sesuai dengan prosedur, ketika menghancurkan obat-obatan harus dengan sepengetahuan pemerintah provinsi. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu perbaikan alat yang digunakan untuk menghancurkan obat-obatan itu. (ant)

About Administrator

ok deh
This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s