PKS Paling Patuh Dalam Laporkan Kekayaan

130 Anggota DPR Belum Lapor Kekayaan Dua pimpinan DPR belum memperbarui laporan kekayaannya. Yang paling patuh adalah PKS.Menurut data Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata masih ada 130 anggota DPR RI, dari total 560, yang sampai sekarang belum melaporkan harta kekayaannya sebagaimana diamanatkan undang-undang.

130 Anggota DPR Belum Lapor Kekayaan Dua pimpinan DPR belum memperbarui laporan kekayaannya. Yang paling patuh adalah PKS.Menurut data Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata masih ada 130 anggota DPR RI, dari total 560, yang sampai sekarang belum melaporkan harta kekayaannya sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Di DPR periode 2009-2014 ini, politisi yang paling patuh dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebanyak 92,98 persen politisi PKS sudah melaporkan harta mereka, disusul politisi PDIP 91,49 persen.Di Fraksi Partai Golkar, dari 106 anggotanya ada 28 yang belum melapor. Untuk Fraksi PAN, dari total 46 anggota, KPK masih menunggu laporan dari 26 anggotanya.

Ternyata, laporan harta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga belum beres semua. Dua Wakil Ketua DPR, yakni Pramono Anung dan Taufik Kurniawan, ternyata belum memperbarui laporan kekayaan mereka sejak menduduki kursi pimpinan DPR.Pramono terakhir melaporkan hartanya pada 29 Mei 2002. Jumlah kekayaan mantan Sekjen PDIP pada saat itu mencapai Rp8,4 miliar dan USD75.127.

Selain Pramono adalah wakil ketua yang lain, Taufik Kurniawan. Sekjen PAN ini melaporkan harta kekayaan terakhirnya pada 6 November 2004 dengan total kekayaan Rp2,7 miliar.Sementara itu, tiga pimpinan DPR lainnya yakni Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso dan Anis Matta sudah beres melapor.

Terkait hal tersebut, KPK mengaku telah berulang kali menginformasikan pentingnya pelaporan harta kekayaan pejabat negara dalam berbagai kesempatan pertemuan di DPR.

Namun demikian menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, instansinya dalam urusan ini tak berdaya; hanya bisa sebatas mengimbau para anggota DPR untuk segera memenuhi kewajibannya. Soalnya, tidak adanya sanksi pidana apapun bagi mereka yang belum melaporkan. Karena itu KPK tidak bisa berbuat lebih. (kd)

About Administrator

ok deh
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s